info media
Pemerintah dalam waktu dekat akan menerima daftar kuburan korban peristiwa G30S/PKI. Data itu akan menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti sejarah kelam di Indonesia itu.
"Ini ada teman-teman yang akan memberikan daftar tempat-tempat dari ada kuburan massal. Besok, saya sendiri yang akan menerima itu untuk memverifikasi," kata Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, di komplek Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (2/5/2016).
Luhut menjelaskan data kuburan massal itu bisa sangat membantu pemerintah untuk menentukan perkiraan jumlah korban jiwa dari peristiwa tahun 1965 itu. Pemerintah juga akan mengupayakan melakukan identifikasi terhadap jasad yang terkubur di kuburan massal.
"Masalahnya di sini jangan kita ribut lagi adalah untuk memutuskan angkanya. Bangsa ini jangan seolah-olah bangsa pembunuh yang mengatakan ratusan ribu yang meninggal atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih. Kalau sudah melihat itu semua, kita mungkin sampai pada angka berapa ya sudah itu nanti tinggal kita mencari kalau ada yang masih bisa yudisial yang kita yudisial. Kalau tidak bisa ya sudah, non yudisial," jelas Luhut.
"
Kita forensikkan nanti untuk mengidentifikasi. Tapi spririt kita, kita nggak usah gaduhlah. Dulu bertahun-tahun tidak diselesaikan jangan bikin gaduh juga, bantu kita untuk menyelesaikan. Jadi jangan ada yang bilang oh ini Menko Polhukam kok ndak ngerti, justru kita mengerti maka saya ingin tuntasin ini, pasti ada yang pas dan tidak pas. Kalau kita kerja ramai-ramai semua sharing dengan niat yang baik, pasti akan baik. Tidak ada pikiran ke situ sama sekali (melindungi PKI). Bangsa ini biarlah kembali rekonsiliasi jangan menengok masa-masa lalu," tegasnya.
Menurut Luhut, Presiden
telah memberikan pesan agar penyelesaian masalah korban G30S/PKI dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Apalagi, bila menilik ke belakang, peristiwa tersebut didasari oleh kondisi politik saat itu, yang jelas tidak sama dengan kondisi politik saat ini.
"Tadi bincang-bincang mengenai masalah penanganan HAM yang G30S/PKI dan juga yang lain, intinya kita ingin menuntaskan semua itu menyangkut masalah HAM G30S/PKI banyak aspek kemanusiaan yang menyangkut. Tidak usah kita ribut-ribut, kita akan menyelesaikan dengan kearifan. Nah kita tentu tidak mencari siapa yang salah, tapi itu kalau dibalik kita lihat ke 50 tahun yang lalu, itu adalah persoalan politik, tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga pada yang kalah, dan itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang tentu juga tidak adil karena suasana kan berbeda," tuturnya
"Tapi intinya tadi presiden menyatakan "Pak Luhut kita ingin menyelesaikan ini dari pendekatan kemanusiaan," ujar Luhut.
Pemerintah dalam waktu dekat akan menerima daftar kuburan korban peristiwa G30S/PKI. Data itu akan menjadi bahan penting bagi pemerintah untuk menindaklanjuti sejarah kelam di Indonesia itu.
"Ini ada teman-teman yang akan memberikan daftar tempat-tempat dari ada kuburan massal. Besok, saya sendiri yang akan menerima itu untuk memverifikasi," kata Menko Polhukam, Luhut Binsar Pandjaitan, di komplek Istana Negara, Jl Veteran, Jakpus, Senin (2/5/2016).
Luhut menjelaskan data kuburan massal itu bisa sangat membantu pemerintah untuk menentukan perkiraan jumlah korban jiwa dari peristiwa tahun 1965 itu. Pemerintah juga akan mengupayakan melakukan identifikasi terhadap jasad yang terkubur di kuburan massal.
"Masalahnya di sini jangan kita ribut lagi adalah untuk memutuskan angkanya. Bangsa ini jangan seolah-olah bangsa pembunuh yang mengatakan ratusan ribu yang meninggal atau jutaan malah. Kita ingin realistis angkanya itu kira-kira berapa sih. Kalau sudah melihat itu semua, kita mungkin sampai pada angka berapa ya sudah itu nanti tinggal kita mencari kalau ada yang masih bisa yudisial yang kita yudisial. Kalau tidak bisa ya sudah, non yudisial," jelas Luhut.
"
Kita forensikkan nanti untuk mengidentifikasi. Tapi spririt kita, kita nggak usah gaduhlah. Dulu bertahun-tahun tidak diselesaikan jangan bikin gaduh juga, bantu kita untuk menyelesaikan. Jadi jangan ada yang bilang oh ini Menko Polhukam kok ndak ngerti, justru kita mengerti maka saya ingin tuntasin ini, pasti ada yang pas dan tidak pas. Kalau kita kerja ramai-ramai semua sharing dengan niat yang baik, pasti akan baik. Tidak ada pikiran ke situ sama sekali (melindungi PKI). Bangsa ini biarlah kembali rekonsiliasi jangan menengok masa-masa lalu," tegasnya.
Menurut Luhut, Presiden
telah memberikan pesan agar penyelesaian masalah korban G30S/PKI dilakukan dengan prinsip kekeluargaan. Apalagi, bila menilik ke belakang, peristiwa tersebut didasari oleh kondisi politik saat itu, yang jelas tidak sama dengan kondisi politik saat ini.
"Tadi bincang-bincang mengenai masalah penanganan HAM yang G30S/PKI dan juga yang lain, intinya kita ingin menuntaskan semua itu menyangkut masalah HAM G30S/PKI banyak aspek kemanusiaan yang menyangkut. Tidak usah kita ribut-ribut, kita akan menyelesaikan dengan kearifan. Nah kita tentu tidak mencari siapa yang salah, tapi itu kalau dibalik kita lihat ke 50 tahun yang lalu, itu adalah persoalan politik, tentu siapa yang menang pasti akan berbuat juga pada yang kalah, dan itu kalau kita mau bawa kepada suasana sekarang tentu juga tidak adil karena suasana kan berbeda," tuturnya
"Tapi intinya tadi presiden menyatakan "Pak Luhut kita ingin menyelesaikan ini dari pendekatan kemanusiaan," ujar Luhut.
0 Comments
