Fadli Zon Siap Menggugat Jika Pemerintah Minta Maaf ke PKI

info media

Simposium Tragedi 1965 yang menyangkut Gerakan 30 September (G 30 S) dianggap tidak seimbang. 

Wakil Ketua DPR Fadli Zon menilai, hasil simposium yang digelar pemerintah pada 18-19 April 2016 itu, justru akan menambah persoalan bangsa terkait dengan masalah sejarah.  

Pemerintah seharusnya belajar sejarah tentang peristiwa 1965. "Jadi, pemerintah harus belajar sejarah yang benar agar kejadian 1965 tidak dibawa kepada kepentingan-kepentingan politik yang berbeda," ujar Fadli setelah menerima kehadiran Tim Antikomunis yang dipimpin Mayjen (purn) Budi Sujana di DPR, Senayan, Jakarta, Senin (2/5). 

Menurut dia, peristiwa 1965 murni dimulai dari upaya pemberontakan yang dilakukan Partai Komunis Indonesia (PKI). Yakni, dengan menculik dan membunuh tujuh perwira tinggi militer Indonesia beserta beberapa orang lainnya dalam suatu usaha percobaan kudeta. 

"Jelas itu adalah pemberontakan. Karena PKI tidak punya kontribusi proklamasi kemerdekaan Indonesia. Saya kira di dalam sejarah pergerakan Indonesia peran PKI memang tidak ada," tegas dia. 

Politikus Gerindra itu menuturkan, simposium yang digelar kemarin terlalu politis bukan kepada pendekatan kesejarahan. Ada upaya seolah-olah menyalahkan pemerintah atas peristiwa pembunuhan massal anggota PKI hingga memunculkan wacana pemerintah harus minta maaf.