Biaya Pendidikan di Ponorogo Masih Menunggu Penghitungan, Wali Murid Bisa Saja Menanggung Biaya Pendidikan

info media

 PONOROGO – Beban biaya pendidikan yang harus ditanggung wali murid tampaknya masih tinggi tahun ini. Bupati Ipong Muchlissoni mepersilakan sekolah melakukan pungutan kepada orang tua siswa. Terutama untuk biaya kebutuhan sekolah yang tidak ter-cover BOS maupun dari Pemkab.

Pasalnya, kebutuhan biaya sejumlah sekolah dinilai masih tinggi. “Kami masih menghitung apa yang menjadi kebutuhan sekolah terutama yang selama ini masih dibebankan kepada wali murid. Jika bisa dipenuhi (pemerintah) ya tidak perlu ada pungutan. Tapi kalau tidak bisa dihindari ya silakan dilaksanakan (penarikan kepada wali murid),” kata Ipong, Rabu(3/5/2016).

Ipong mengaku masih melakukan pendataan kebutuhan masing-masing sekolah. Sebab, dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) terbatas. Pembiayaan terbatasi 14 item. Pembiayaan tidak seratus persen saban itemnya. Sedang, jumlah pengeluaran di sekolah jauh lebih besar. Di antaranya biaya kegiatan.

Seperti dirilis radarmadiun.co.id, terutama sejumlah sekolah yang kerap mengirimkan anak didiknya bertanding ke sejumlah daerah. Laporan yang diterimanya, tidak semua kegiatan dilaksanakan. Pihak sekolah sengaja memilih kegiatan yang berkualitas.

“Ini memang dilematis. Kalau kegiatan dibatasi sekolah tidak akan tambah maju. Kalau semua dilaksanakan, membutuhkan biaya besar. Makanya pemerintah harus hadir. Ini masih kami carikan solusi pendanaannya,” terangnya.

Ipong mengaku sudah memiliki sejumlah solusi. Di antaranya, menambah anggaran melalui BOSDA. Namun, tentu menunggu APBD tahun depan. Paling cepat dalam Perubahan APBD Agustus mendatang. Alternatif lain dengan memberikan bantuan bagi siswa miskin.

Anak didik kurang mampu bakal diberi bantuan uang tunai untuk meringankan biaya sekolah. “Kalau inginnya ya sekolah itu gratis. Tapi kan bertahap, tidak bisa serentak. Paling tidak kami sudah mulai dengan melakukan pendataan kebutuhan sekolah agar tahu jumlah kekurangannya,” ungkap suami Sri Wahyuni itu.

Ipong tak menampik permasalahan dunia pendidikan di Ponorogo bertambah pelik tahun ini. Pasalnya, muncul aturan pemerintah pusat yang mewajibkan pemangkasan DAK fisik di daerah sebesar sepuluh persen.

Ipong terpaksa membebankan pemangkasan pada DAK dinas pendidikan. Besarannya hingga 53 persen dari total pemangkasan. Jika dinominalkan mencapai Rp3 miliar. Pasalnya, DAK sejumlah satker lain sudah mulai terserap. Sebaliknya, DAK dinas pendidikan masih belum sama sekali. “Ya tentu berpengaruh, tapi tidak signifikan,” ungkapnya.

Sebab, DAK yang terpangkas untuk pembiyaan fisik sekolah dasar. Tak urung, sejumlah proyek gedung sekolah dasar dipastikan tertunda tahun ini. Namun, pemangkasan tidak berpengaruh pada operasional sekolah.

Pihaknya kini tengah mencarikan sumber dana lain untuk menutup kekurangan tersebut. Mulai dari provinsi hingga pusat. Ipong menargetkan sebelum tahun ajaran baru nanti anggaran sudah di dapat. “Pendidikan bukan hanya tugas dan tanggung jawab pemerintah. Masyarakat juga boleh ikut membantu. Tapi kami upayakan seminimal mungkin,” katanya