info media
PONOROGO –
Banyaknya kasus-kasus korupsi di Kabupaten Ponorogo, membuat sejumlah
aktivis menyorotinya. Salah satunya yang dilakukan aktivis Kelompok
Peduli Penegakan Hukum Ponorogo (KPPHP).
Puluhan
aktivis ini menggelar demonstrasi dan menuntut pengusutan berbagai
kasus dengan cara ziarah ke makam tokoh pendiri daerah itu dan berkirim
surat pengaduan ke presiden melalui kantor Pos Indonesia wilayah
Ponorogo, pada Selasa (17/5).
Aksi demo yang berlangsung mulai pukul 09.00 hingga
12.00 itu mendapat pengawalan ketat aparat kepolisian. Mengenakan
pakaian adat berwarna serba hitam dipadu kaos motif garis yang menjadi
ciri khas warok, aksi itu sempat menjadi perhatian masyarakat.
Saat massa bergerak menuju kantor pos guna mengirimkan surat ke pengaduan ke presiden serta beberapa lembaga tinggi negara.
"Kami
menuntut penegakan hukum beberapa kasus korupsi yang sampai saat ini
belum tuntas penanganannya," kata korlap aksi massa KPPHP Muhammad Yani
di sela aksinya bejalan kaki dari ziarah di Makam Bethara Katong hingga
kantor pos di Kota Ponorogo.
Menurut
Yani, ada empat kasus menonjol yang menjadi perhatian publik Ponorogo
saat ini, yakni kasus dana alokasi khusus (DAK), dinas pendidikan, dinas
pertanian, RSUD Harjono Ponorogo dan dugaan kasus korupsi Humas Pemkab
Ponorogo.
"Beberapa kasus memang sudah ditangani, namun semua tidak benar-benar tuntas," ujarnya.
Terkait
dengan pengiriman surat yang di antaranya ditujukan kepada Pesiden
Jokowi, Kejaksaan Agung dan KPK, Muhammad Yani mengatakan KPPHP berharap
agar bisa segera dilakukan audit terhadap kasus-kasus yang belum
terselesaikan di Ponorogo.
"Intinya
supaya ada audit terhadap lembaga penegakan hukum di Ponorogo dalam
mengusut kasus-kasus dugaan korupsi yang ada di Ponorogoi.
Usai
menyerahkan surat pengaduan di kantor pos yang berlokasi di jalan
Soekarno Hatta Kota Ponorogo, massa kemudian bergerak menuju kantor
kejaksaan negeri, polres dan terakhir di depan kantor DPRD Ponorogo.
0 Comments
