Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri jumlahnya cukup besar yang tersebar di berbagai negara dan berbagai sektor. Namun pengiriman TKI di sektor informal sebagai pembantu rumah tangga akan dihentikan secara total.
Ke depan tidak ada lagi TKI yang bekerja sebagai penata laksana rumah tangga (PLRT) atau pembantu rumah tangga. Tahun 2017 mendatang pemerintah telah menargetkan sebagai zero PRT. Semua TKI yang dikirim ke luar negeri harus yang memiliki skill atau keahlian.
Sekretaris Utama Badan Nasional Penempatan dan Perlindungan Tenaga Kerja Indonesia (BNP2TKI), Hermono mengatakan untuk mencapai target zero PRT di 2017 maka dilakukan berbagai strategi. Di antaranya dengan menyiapkan infrastruktur untuk mencapai zero PRT dengan membuat training-training center dan melakukan upgrading.
"Bagi yang sudah di luar negeri yang bisa kita lakukan adalah mengimbau, karena kita tidak mungkin memaksa mereka dengan menarik pulang. Kalau memang mereka anggap majikannya baik, cocok, gaji memadai, kita tidak bisa menarik pulang. Tapi yang baru, mulai 2017 tidak ada lagi," kata Hermono pada 'Employment Business Meeting' di Hotel Sheraton, Yogyakarta, Kamis (7/4/2016).
Peluang tenaga kerja Indonesia ke luar negeri di sektor formal sangat besar. Namun seringkali terkendala dengan masalah kemampuan bahasa Inggris teknis. Sehingga tantangannya adalah bagaimana meng upgrade kemampuan bahasa Inggris teknis.
"Kendala bahasa 80 persen, seperti perawat, engineering, itu bahasa teknis yang dibutuhkan. Ini yang harus kita benahi untuk upgrade,"katanya.
Deputi Kerjasama Luar Negeri dan Promosi BNP2TKI, Elia Rosalina, mengatakan tenaga kerja Indonesia akan dididik untuk mempunyai skill yang didukung dengan adanya sertifikasi. Pihaknya telah bekerja sama dengan badan nasional sertifikasi untuk menerbitkan sertifikasi kemampuan calon tenaga kerja.
"Pemerintah hanya ingin menjamin TKI yang berangkat ke luar negeri punya skill dan dibuktikan dengan sertifikat," katanya.
0 Comments
