Gerbong mutasi pejabat Pemkab Ponorogo segera dijalankan Bupati Ponorogo
Ipong Muchlissoni. Pengusaha sukses di Samarinda tersebut menilai permasalahan
di Ponorogo sudah kelewat banyak. Bahkan, Ipong yang mulai resmi menjabat sebagai
Bupati Ponorogo periode 2016-2021 itu sejak kemarin (17/2) mengaku utak-atik
bidak catur di birokrasi menjadi prioritas utamanya. ‘’Pemerintah harus
memiliki birokrasi yang bagus untuk mendukung kinerja saya lima tahun ke
depan,’’ kata Ipong saat dihubungi selepas pelantikan, kemarin (17/2).
Diakuinya, sejumlah permasalahan di Ponorogo berakar pada birokrasi
pemerintahan. Mulai kekosongan kursi jabatan hingga salah penempatan. Ipong
tunjuk bukti sebanyak sembilan kursi kepala dinas kosong saat ini. Yakni, kursi
kepala dinas kesehatan, dinas pendidikan, dinas perhubungan, bakebangpol
linmas, badan keluarga berencana dan keluarga sejahtera, kepala dinas pekerjaan
umum, asisten pemerintahan, staf ahli, dan sekretaris DPRD. Pun, tiga lainnya
segera menyusul lantaran pejabatnya pensiun. Tak urung, bakal ada 12 kursi
kosong di awal kepemimpin Ipong. ‘’Permasalahan kami kekurangan jumlah PNS.
Padahal, masalah ini harus segera ditangani. Harus diganti orang yang tepat.
Jika perlu kami lakukan promosi jabatan di bawahnya,’’ terangnya.
Selain itu, Ipong mengaku adanya pejabat yang salah penempatan selama ini.
Beberapa lainnya malah menjabat secara tiba-tiba. Ada juga yang menempati
jabatannya kelewat
lama. Menurutnya, hal itu lantaran aturan dalam birokrasi
yang tidak dijalankan. Tak urung, jual-beli jabatan merajalela. Imbasnya,
pekerjaan tak maksimal hingga terjadi perlambatan kinerja. Ipong mengaku bakal
menata birokrasinya kembali pada aturan main. Dia menegaskan anti jual beli
jabatan. Penempatan pegawai lebih daftar urutan kepangkatan (DUK), latar
belakang pendidikan, prestasi dan historypekerjaan. ‘’Kalau ada
yang terjerat masalah berarti indikasinya ada yang keliru di sana. Ini yang
harus kami perbaiki dulu,’’ tambahnya.
Namun, Ipong mengaku tidak sembarangan mengganti pejabatnya. Pergantian
melalui sejumlah analisa. Pun, analisa sudah mulai dilakukan. Indikatornya ada
tiga. Yakni, sumber daya manusia (SDM), sistem dan program kerja, serta
anggaran. Diakuinya, permasalahan SDM paling menonjol dari sejumlah satuan
kerja pemerintah daerah (SKPD) hasil analisanya. ‘’Tepatnya berbenah. Bukan
mutasi atau aksi bersih-bersih. Kalau yang terindikasi bermasalah pada
indikator program atau anggarannya, ya tidak perlu dimutasi,’’ ungkapnya.
Selain urusan birokrasi Ipong
mengaku segera menata langkah memujudkan janji-janjinya selama kampanye dulu.
Di antaranya, percepatan perbaikan jalan desa dengan penyusunan Rp 300 juta
dari APBD, pemerintahan yang transparan, meningkatkan kualitas sarana publik,
pendidikan, dan pelayanan kesehatan. Ipong mengaku langsung tancap gas setelah
rangkaian syukuran pelantikan dirinya menjadi bupati usai. ‘’Intinya masyarakat
Ponorogo sudah lama tidak dilayani. Kami ingin segera mewujudkan itu,’’ katanya.sumber : setenpo.com
2 Comments
