DPR tuding rencana Jokowi-JK hapus raskin bikin harga beras naik

Kenaikan harga beras beberapa waktu dinilai sebagai dampak dari isu-isu kebijakan ekonomi politik yang digagas pemerintahan Jokowi-JK. Wakil Ketua Komisi IV DPR Herman Khaeron melihat, melambungnya harga beras disebabkan rencana pemerintah menghapus beras miskin dan diganti dengan subsidi langsung berbentuk uang elektronik atau e-Money.
"Beras merupakan komoditas yang sangat sensitif. Isu-isu itu jangan terlalu dilontarkan oleh pejabat. Salah satunya soal isu raskin (beras miskin) dihapus yang bakal diganti dengan e-money, ini berimplikasi (kenaikan harga). Karena pelaku beras akan menahan berasnya," ujar dia dalam diskusi di Warung Daun Cikini, Jakarta, Sabtu (28/2).
Badan Urusan Logistik (Bulog) yang bertanggung jawab atas penyaluran beras harus mampu menjaga stok nasional dan stabilisasi harga. Itu amanat Undang-undang Pangan Nomor 18 tahun 2012.
"Dalam UU No 18 tahun 2012 itu sudah tertuang jelas. Tapi sayangnya implementasinya belum tampak," kata dia.
Sementara itu, Direktur Bahan Pokok dan Barang Strategis (Bapokstra) Ditjen Perdagangan Dalam Negeri Robert J Bintaryo menuturkan, gejolak harga beras terjadi karena keterlambatan dan kurangnya pasokan beras untuk rakyat miskin (raskin).
"Beras raskin itu untuk 15,5 juta jiwa. Dan itu terlambat dibagikan pada bulan November-Desember. Sehingga jika itu tidak tersedia mereka tentu akan masuk ke pasar," kata Robert.